Peran Kepolisian Perairan dalam Penegakan Hukum Maritim di Indonesia
Peran Kepolisian Perairan dalam Penegakan Hukum Maritim di Indonesia sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia. Sebagai negara maritim yang memiliki banyak potensi sumber daya alam di laut, kehadiran kepolisian perairan menjadi krusial dalam melindungi kedaulatan negara.
Menurut Kombes Pol. Drs. I Nyoman Suryadana, M.Si., dalam sebuah wawancara dengan Kompas.com, kepolisian perairan memiliki tugas utama untuk melakukan patroli, penegakan hukum, dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran di perairan Indonesia. “Kami bekerja sama dengan TNI AL dan instansi terkait lainnya untuk memastikan keamanan di laut,” ujarnya.
Dalam penegakan hukum maritim, Kepolisian Perairan juga bekerja sama dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, yang mengatakan bahwa koordinasi antar lembaga menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan di laut.
Namun, tantangan dalam penegakan hukum maritim di Indonesia masih cukup besar. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai 5,8 juta km² serta minimnya jumlah personel kepolisian perairan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar lembaga dan peningkatan sarana prasarana untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim.
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo, kerjasama lintas sektor dan peningkatan kapasitas personel merupakan hal yang sangat penting dalam mengatasi tantangan tersebut. “Kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas personel kepolisian perairan serta memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.
Dengan peran yang semakin penting dalam penegakan hukum maritim, Kepolisian Perairan diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam melindungi kedaulatan negara dan menjaga keamanan di laut Indonesia. Melalui kerjasama yang baik antar lembaga dan peningkatan kapasitas, Indonesia dapat menjadi negara maritim yang lebih aman dan sejahtera.