Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum di perairan Ambon, Bakamla Ambon memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terperinci untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Berikut adalah beberapa SOP utama yang diterapkan oleh Bakamla Ambon dalam menjalankan tugasnya:
1. Patroli Keamanan Laut
- Penjadwalan dan Perencanaan Patroli: Menentukan jadwal patroli dan rute berdasarkan analisis potensi ancaman di wilayah perairan Ambon. Patroli dilakukan secara rutin dan mendalam, melibatkan kapal patroli yang dilengkapi dengan peralatan komunikasi dan keamanan yang memadai.
- Pengecekan Kapal: Sebelum melakukan patroli, seluruh kapal patroli dan peralatan harus diperiksa untuk memastikan kesiapan operasional. Pemeriksaan meliputi kelayakan kapal, alat navigasi, komunikasi, dan alat keselamatan.
- Pelaporan: Setiap patroli harus dilaporkan secara langsung ke pusat komando dan koordinasi. Petugas wajib membuat laporan rutin terkait hasil patroli dan tindakan yang diambil selama kegiatan berlangsung.
2. Penanganan Insiden dan Tanggap Darurat
- Koordinasi Cepat: Begitu terjadi insiden, baik itu kecelakaan kapal, kebakaran laut, atau bencana alam, Bakamla Ambon harus segera berkoordinasi dengan instansi terkait seperti TNI AL, Polairud, BPBD, dan SAR untuk memastikan respons cepat.
- Penyelamatan dan Evakuasi: Prosedur penyelamatan korban menjadi prioritas utama, dengan penggunaan kapal patroli dan peralatan SAR yang tersedia. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati, mengutamakan keselamatan dan kesehatan korban.
- Pelaporan Insiden: Semua insiden harus segera dilaporkan dalam waktu 24 jam kepada pihak yang berwenang, seperti otoritas pelabuhan, TNI AL, atau pihak terkait lainnya. Dokumentasi insiden dilakukan dengan lengkap dan akurat untuk keperluan penyelidikan dan penegakan hukum.
3. Penegakan Hukum di Laut
- Pengawasan Aktivitas Laut: Bakamla Ambon melakukan pengawasan terhadap berbagai aktivitas di laut, termasuk perikanan, pelayaran, dan aktivitas ekonomi maritim lainnya. Segala bentuk pelanggaran, seperti penangkapan ikan ilegal atau pelanggaran zona pelayaran, harus ditindak sesuai peraturan yang berlaku.
- Penahanan Kapal dan Barang Bukti: Jika ditemukan kapal yang melanggar hukum atau terlibat dalam aktivitas ilegal, Bakamla berwenang untuk menahan kapal tersebut dan menyita barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Penyelidikan dan Proses Hukum: Setiap pelanggaran hukum akan diproses melalui prosedur penyelidikan yang jelas, termasuk pengumpulan bukti dan dokumen yang diperlukan untuk mendukung proses penindakan hukum.
4. Pemeliharaan Kapal dan Peralatan
- Pengecekan Berkala: Kapal patroli dan peralatan lainnya harus menjalani pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan alat tersebut dalam kondisi siap operasional. Pengecekan mencakup sistem navigasi, peralatan komunikasi, serta sistem keamanan.
- Pelatihan Penggunaan Teknologi: Personel Bakamla Ambon diberi pelatihan berkala dalam penggunaan teknologi pemantauan dan sistem komunikasi terbaru yang digunakan selama patroli dan penegakan hukum di laut.
5. Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi
- Sistem Komunikasi Terpadu: Bakamla Ambon menggunakan sistem komunikasi yang terintegrasi untuk memfasilitasi koordinasi yang efisien antara kapal patroli, pos pengawasan, dan instansi terkait lainnya, seperti TNI AL, Polairud, dan Pemerintah Daerah.
- Koordinasi dengan Pihak Terkait: Dalam setiap operasi, Bakamla Ambon memastikan koordinasi yang efektif dengan pihak lain yang memiliki kewenangan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini untuk memastikan kesatuan dalam tindakan dan keberhasilan misi pengawasan.
6. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat
- Penyuluhan kepada Nelayan dan Masyarakat Pesisir: Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Bakamla Ambon mengadakan penyuluhan secara berkala kepada nelayan dan masyarakat pesisir mengenai peraturan dan aturan yang berlaku di laut, serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut.
- Sosialisasi Keamanan Maritim: Melakukan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan pelayaran, pemeliharaan perahu, serta penerapan prosedur keamanan di laut untuk mengurangi kecelakaan dan ancaman yang dapat merusak ekosistem laut.
7. Evaluasi dan Peningkatan Kinerja
- Evaluasi Rutin: Setiap kegiatan operasional Bakamla Ambon dievaluasi untuk menilai efektivitas dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi mencakup analisis hasil patroli, insiden yang terjadi, dan penegakan hukum yang dilakukan.
- Pelatihan dan Pengembangan SDM: Bakamla Ambon memberikan pelatihan rutin kepada personel untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan tentang perkembangan terbaru dalam pengawasan maritim dan penegakan hukum di laut.
Melalui penerapan SOP yang jelas dan terstruktur ini, Bakamla Ambon berupaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perairan Ambon, serta melindungi sumber daya alam laut dengan cara yang profesional, efektif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.